Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Mengenal Hak Cipta dan Royalti untuk Perlindungan dan Penghargaan atas Karya” pada, Kamis (26/6). FGD ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan karya cipta.

FGD yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum NTB ini diikuti oleh puluhan pelaku usaha mulai dari perhotelan, restoran, kafe, hingga karaoke se-Pulau Lombok dengan menghadirkan narasumber dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) SELMI, Naufal Muhidiastu dan Vanny Irawan.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen Kementerian Hukum dalam memberikan edukasi langsung kepada masyarakat pelaku usaha.

"Melalui kerja sama dengan LMK SELMI, diharapkan para pelaku usaha mendapatkan kejelasan terkait aturan dan kewajiban hukum dalam penggunaan karya cipta serta terdorong untuk segera melakukan penyelesaian pembayaran terkait tentang royalti," ujar Farida.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun antara Kementerian Hukum dengan LMK serta kehadiran pelaku usaha yang antusias mengikuti kegiatan ini.

"Perlindungan terhadap karya cipta merupakan bentuk penghargaan terhadap kreativitas dan kontribusi para seniman dan pencipta, yang perlu dibangun dengan kesadaran kolektif," ucap Mila.

Mila menambahkan bahwa sistem royalti harus dibangun secara adil, transparan, dan akuntabel, sehingga memberikan kepastian hukum kepada pencipta maupun pengguna.

"Pentingnya untuk mengenali, menghargai, dan melindungi karya cipta. Jadikan kepatuhan terhadap hukum kekayaan intelektual sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan profesional," pungkas Mila.

Diakhir kegiatan, Kanwil Kemenkum NTB mendorong seluruh peserta untuk segera melakukan pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum atas identitas dan reputasi usaha, karena diketahui bahwa mayoritas pelaku usaha yang hadir, belum memiliki merek yang terdaftar secara resmi. 

(M. Ilyas)

Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) terus menunjukkan komitmen untuk mengawal kualitas produk hukum daerah, salah satunya lewat Rapat Pra Harmonisasi 3 Rancangan Peraturan Bupati Lombok Tengah pada hari ini, Kamis (26/6).

Lewat rapat yang digelar di Ruang Podcast Kanwil Kemenkum NTB tersebut, Tim Pokja Zonasi Kabupaten Lombok Tengah melakukan analisis bahan hukum serta draft 3 Rancangan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, dan Pedoman Pengembangan Kompetensi PNS Melalui Jalur Pendidikan.

Dalam rapat tersebut, Tim Pokja Zonasi Kabupaten Lombok Tengah Kanwil Kemenkum NTB memberikan beberapa catatan penting untuk Raperbup seperti memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis, penyusunan dasar hukum yang tepat dan relevan, penulisan Peraturan Perundang-undangan secara lengkap, hingga sinkronisasi substansi dengan peraturan terkait.

Kegiatan pra-harmonisasi ini menjadi langkah awal sebelum dilakukan harmonisasi terhadap 3 Rancangan Peraturan Bupati guna memastikan kesesuaian regulasi yang akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, berkomitmen untuk mendorong Rancangan Peraturan Bupati yang harmonis sekaligus aspiratif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. “Harapan kami, peraturan ini juga akan membawa dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) selaku pengampu laporan keuangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB Tahun 2024 berasil meraih dua penghargaan atas Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024, Kamis (26/6).

Hal tersebut dicatatkan oleh Kanwil Kemenkum NTB pada kegiatan Sosialisasi Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Tahun 2025, Penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi, dan Pemberian Penghargaan atas Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan tersebut merupakan wujud pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat Waktu.

Adapun dua penghargaan yang diraih Kanwil Kemenkum NTB tersebut antara lain Terbaik Kedua Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)dengan Satuan Kerja Lebih Dari 10, dan Terbaik Kedua Operator Laporan Keuangan UAPPAW dengan Satuan Kerja Lebih Dari 10.

Ratih Hapsari, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTB, dalam sambutannya menyampaikan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR setelah diperiksa oleh BPK.

"Laporan Keuangan Pemerintah tersebut merupakan kompilasi dari Laporan Keuangan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga untuk menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)." tuturnya.

"Merujuk pada hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPP tahun 2024 diperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan penghargaan atas kontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan oleh Satuan Kerja." tambahnya Ratih.

Mewakili Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhamad Amin Imran, menerima langsung kedua penghargaan tersebut.

Dengan ditorehkannya prestasi tersebut, Kanwil Kemenkum NTB berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap Laporan Keuangan Kementerian maupun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat serta dapat meningkatkan prestasi yang telah diraih. (Ryan)

Mataram - Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) Kota Bima tentang Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Rabu (25/6).

Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati. Ia berharap pembentukan Raperkada Kota Bima ini tidak terlalu banyak kesalahan baik dalam penulisan dan teknik penyusunannya karena sesuai dengan template berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Turut hadir dalam rapat ini Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Edward James Sinaga, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bima beserta jajaran dan Plt. Kepala Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima.

Plt. Kepala Dinas Koperindag, Aniek Kartika menyampaikan ucapan terima kasih karena adanya respon cepat dari Kanwil Kemenkum NTB dalam mengharmonisasikan rancangan ini. “Dari 41 Kelurahan yang ada di Kota Bima, diusahakan agar dalam 1 bulan kedepan, Kota Bima dapat merealisasikan pembentukan Koperasi Merah Putih,” ujarnya.

Sementara itu, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB memberikan beberapa catatan umum dalam rancangan yang diharmonisasikan, diantaranya mengenai konsiderans menimbang, perbaikan dasar hukum mengingat dengan menuangkan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, ketentuan umum terdapat beberapa definisi/batasan pengertian yang disarankan untuk dihapus seperti “Pemerintah Kelurahan” dan ada juga definisi dan batas pengertian yang ditambahkan seperti “Notaris pembuat akta Koperasi”.

Diakhir rapat, dilakukan penandatanganan Berita Acara hasil harmonisasi antara Pemrakarsa dengan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembina Hukum, dengan disaksikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bima.

MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB terima kunjungan dari Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Bima pada Rabu (25/06) dalam rangka sharing knowledge dan berkoordinasi terkait peningkatan kesadaran dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual di Kota Bima.

BRIDA Kota Bima sendiri berinisiatif menyelenggarakan kegiatan edukasi terkait Kekayaan Intelektual dengan melibatkan Kanwil Kemenkum NTB sebagai narasumbernya serta pendampingan teknis guna meningkatkan pemahaman dan kapasitas sumber daya lokal dalam pengelolaan dan perlindungan Kekayaan Intelektual.

BRIDA Kota Bima juga menyebutkan rencananya kegiatan edukas ini akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Juli 2025 dengan peserta sejumlah 100 orang yang terdiri dari pelaku UMKM, akademisi, kreator lokal dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Dalam koordinasi ini, Kepala Kantor Wilayah, I Gusti Putu Milawati, mengatakan Kanwil Kemenkum NTB akan mendukung penuh kegiatan ini dengan mempersiapkan materi dan narasumber sesuai dengan topik edukasi yang dibutuhkan.

Mila juga turut menyarankan agar kegiatan secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur NTB atau Walikota Bima guna meningkatkan dukungan dari pemangku kepentingan daerah setempat.